Header Ads

Inilah Klarifikasi Pemerintah Terkait Pedagang di e-Commerce Kena Wajib Pajak

Inilah Klarifikasi Pemerintah Terkait Pedagang di e-Commerce Kena Wajib Pajak - Akhir-akhir ini pemberitaan tentang pedagang yang berjualan lewat e-commerce sedikit riuh dengan informasi yang beredar.

Informasi yang membuat sedikit gaduh tersebut membicarakan tentang kewajiban memiliki NPWP dan NIK bagi setiap pelaku bisnis di internet terutama yang berjualan lewat marketplace - seperti; Bukalapak - contohnya. Saking riuhnya membuat asosiasi pedagang online mendesak Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI supaya menunda peraturan pungut pajak bagi pedagang di e-commerce.

Melansir pemberitaan dari portal berita CNN belum lama ini menyiarkan kabar bahwa pemerintah telah mengumumkan peraturan termutakhir terkait kebijakan tersebut dan sekaligus sebagai klarifikasi atas berita yang beredar.

Sebelumnya pemerintah sudah merilis peraturan menteri keuangan nomor 210 yang menjelaskan tentang Perlakuan Perpajakan dan Transaksi Keuangan melalui sistem elektronik guna mengatur perpajakan e-commerce di 2018.

Inti dari PMK No. 210 tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan berlaku. Apabila perputaran omzet e-commerce di bawah 4,8 miliar rupiah dalam setahun, maka pelaku usaha dikenakan tarif PPh UKM final 0,5%. Namun, apabila pencapaian omzetnya berputar di atas Rp4,8 miliar maka e-commerce akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pernyataan inilah yang menimbulkan keriuhan di kalangan pebisnis online, pasalnya pernyataan tersebut memunculkan asumsi pebisnis e-commerce wajib memiliki NPWP.

Selanjutnya CNN menulis bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa pedagang atau penyedia perdagangan digital (e-commerce) tidak wajib untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sewaktu mendaftarkan diri pada marketplace di internet.

Kebijakan menyikapi keadaan yang menunjukkan hari ini jamak dari pedagang e-commerce pemula di dunia bisnis online yang pada kenyataannya mereka (pedagang online) belum memiliki pendapatan yang masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan belum punya NIK.

Inilah Klarifikasi Pemerintah Terkait Pedagang di e-Commerce Kena Wajib Pajak

Inilah Klarifikasi Pemerintah Terkait Pedagang di e-Commerce Kena Wajib Pajak 

Bagi Sri Mulyani klarifikasi tersebut cukup penting apalagi usai dengar dan diskusi, membuahkan fakta bahwa masih banyak pelaku baru dari kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan pelajar SMP dan SMA tapi sudah berkeinginan untuk menjalankan bisnis via platform e-commerce dan belum memiliki NPWP dan NIK.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.